HUBUNGAN TURKI USTMANI DENGAN ACEH
Oleh:
RENDI AFRIANTO
NIM. 2117278
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN
2020
Aceh-Ustmani (Hubungan Politik dan Ekonomi)
Dalam dunia
politik melayu, kekhalifahan Turki Ustmani punya posisi yang sangat sentral.
Walaupun Arab disebut-sebut sebagai asal dari ulama yang memperkenalkan Islam
pada negri di bawah angin, dalam Hikayat Raja-raja Pasai (Hill 1960) dan juga
Sejarah Melayu (Winstedt 1938, 83), di kisahkan bahwa Turki Ustmani berusaha
menjalin kerjasama politik, militer dan juga perdagangan sebab Turki Ustmani
diakui sebagai pusat kekuasaan Islam. Dalam hal ini, Aceh adalah kerajaan
Nusantara yang membngun aliansi kekuatan Turki Ustmani. Kondis geo-politik Aceh
mampu mendorong politik-militer lebih intensif pada kerajaan tersebut. Disaat
proses konsolidasi kekuatan politik, pada saat itu Aceh harus berhadapan dengan
Portugis yang sudah berkuasa sejak 1511 di Malaka. Menurut Aceh, adanya
Portugis-Malaka, dapat menghambat Aceh menjadi kerajaan yang besar di barat
Nusantara. Dengan adanya hal tersebut, aceh menggandeng Turki Ustmani yang pada
saat itu sebagai kekuatan Islam yang besar di Timur Tengah, dan juga memiliki
kepentingan dapat terlibat dalam perdagangan rempah di lautan India.
Pada tahun 1453,
Turki Ustmani mampu menaklukkan Konstantinopel dan kemudian Turki Ustmani
berkembang menjadi kekuatan besar pada negara Timur Tengan dan Lautan Tengah.
Pada tahun 1516, Turki Utsmani mampu menaklukkan kerajaan Mamluk di Mesir dan
juga pada tahun 1517 mampu menaklukkan wilayah Syria pada wilayah kekuasaan di
Hijaz. Hal ini menjadikan Turki Ustmani memiliki kontrol penuh terhadap jalur
perdagangan laut merah, yang mana jalur ini merupakan rute pelyaran utama dari
laut India ke Timur Tengah dan kemudian Eropa.
Atas
rekomendasi dari Gubernur Jeddah Selman Reis (w. 1528), tidak lama kemudian
Turki Ustmani mulai terlibat dalam perdagangan laut India selain di Afrika.
Dalam hal ini Selman Reis sangat memahami kondisi dan dinamika perdagangan di
Laut India, dan dia mendorong Turki Ustmani untuk terlibat lebih jauh dalam
rangka menghalau kegiatan Portugis di sana, termasuk di negri angin (Tahta
al-Rih) (Peacock dan Gallop 2015, 8).
Mulai abad ke 16, Turki Ustmani menjadikan
kehadiran dirinya semakin terasa, dengan cara politik militerdi wilayah Lautan
India. Meski sulit menentukan jumlah orang dan volume perdagangan, satu hal
yang pasti adalah bahwa informasi mengenai kehadiran berikut ancaman Portugis
di Laut India sudah disadari oleh para komandan militer Turki Usmani.
Keberadaan para pedagang Usmani (Rumi) di Pasai, seperti dicatat Tome Pires
(Cortesão 1944, 142), sangat mungkin menjadi sumber informasi tentang Portugis,
selain dari awak kapal Muslim yang berusaha diblokade Portugis saat menuju
Jeddah (Peacock and Gallop 2015). Dengan demikin, persaingan untuk menguasai
jalur perdagangan rempah di Lautan India antara Turki Usmani dan Portugis telah
tumbuh sebelum hubungan diplomatik dengan Aceh terjalin secara formal, yang
baru berlangsung pada 1537 atau 1538. Dalam hal ini, laporan Selman Reis
menjadi bukti kuat dari perhatian dan kekhawatiran Turki Usmani terhadap
kondisi di Laut India.
Juga perlu
ditegaskan di sini bahwa keberhasilan Usmani menguasai wilayah yang luas telah
memperkuat citranya sebagai garda terdepan dalam membela ortodoksi Sunni. Dan
citra tersebut semakin kuat ketika Sultan Selim I (1512-1520) menggunakan gelar
Khalifah dan
“Pelayan Tanah Suci” (Khādim
al-Ḥaramayn). Terkait hal ini, para sultan Usmani mengambil langkah-langkah
penting untuk menjamin keamanan perjalanan ibadah haji, termasuk mereka
yang berasal dari kawasan Nusantara.
Mereka bisa langsung menuju Mekkah tanpa hambatan berarti. Bahkan, Sultan
Sulaiman I (1520-1566) pada 1538 melepas armada yang tangguh di bawah komando
Gubernur Mesir Khadim Sulaiman Pasha untuk membebaskan semua pelabuhan yang
dikuasai Portugis dan karenanya mengamankan pelayaran haji ke Jeddah (Azra
1994). Dengan demikian, Dinasti Usmani telah memberi kontribusi penting bagi
tumbuhnya perjalanan naik haji ke Mekkah, yang kemudian menciptakan jaringan
intelekutual-keagamaan, seperti akan dibahas nanti.
Dalam konteks demikianlah hubungan diplomatik
kerajaan Aceh, dan Nusantara secara umum, dengan Dinasti Usmani terjalin.
Berdasarkan catatan seorang petualang Portugis Mendes Pinto (w.
1583), tahun 1537/1538 sejarah
mencatat kehadiran armada militer
Turki Usmani dari Laut Merah untuk membantu Sultan Aceh
Alaudin Ri’ayat Syah al-Kahar membangun kekuatan militer. Dilaporkan bahwa
sekitar 160 tentara Tukri, sejumlah orang Abbissinia dan Gujarat, 200 tentara
sewaan dari Malabar telah membentuk angkatan bersenjata kerajaan Aceh, yang
kemudian dikerahkan Sultan al-Kahar menaklukkan wilayah Batak di pedalaman
Sumatera pada 1539. Di samping itu,
catatan Mendes Pinto juga menunjukkan kembalinya armada Aceh di bawah komando
seorang Turki Hamid Khan, yang juga keponakan Pasha Usmani di Kairo (Azra
1994).
Bersamaan
dengan itu, sekitar tahun 1560-an, Sultan Alauddin alKahar juga diketahui telah
mengirim utusan ke Istanbul dengan tugas
membawa pulang senjata api dan amunisi dalam rangka menghadapi Portugis-Malaka.
Utusan Aceh sampai di Istanbul setelah mengalami perjalanan yang berbahaya di
Laut Merah, di mana kapal mereka dihadang Portugis. Meskipun gagal
mempersembahkaan hadiah— berupa emas, permata dan rempahrempah duta Aceh itu
berhasil mendapat bantuan milter Turki.
Aceh menerima kadatangan utusan Turki yang ahli membuat senjata, sehingga atas
bantuannya banyak meriam berukuran besar dibuat di Aceh, salah satunya yang
paling terkenal adalah yang diberi nama “Lada
Secupak”. Karena itu, pada masa jayaanya Aceh diberitakan
telah memiliki seribu dua ratus meriam, delapan ratus di antaranya berukuran
besar.
Meski serangan ke Portugis-Malaka selalu
berhasil digagalkan, hubungan diplomatik Aceh-Usmani terus berlanjut pada masa
kepemimpinan kerajaan Aceh berikutnya. Pengganti kedua al-Kahar, Sultan Masnsur
Shah (1577-1588), diketahui telah memperbaharui hubungan diplomatik dan
militer. Hal serupa juga dilakukan penguasa Aceh berikutnya, Sultan Alauddin
Ri’ayat Shah (1588-1604). Bahkan, dengan mengacu pada sumber-sumber
Aceh, Azra berpendapat bahwa hubungan dengan Turki Usmani tersebut terus
berlanjut pada masa kejayaan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda (1607-1636),
yang berhasil membangun Aceh menjadi kerajaan terkemuka di belahan barat
Nusantara (Azra 1994). Meskipun, banyak sarjana—khususunya mereka yang menjadi
kontributor di buku ini—umumnya berpendapat bahwa hubungan Aceh-Usmani hanya
berlangsung di abad ke-16. Setelah itu, di abad ke-17, tidak ada satu bukti
yang menunjukkan terjalinnya hubungan seperti di abad sebelumnya. Dan jika ada,
seperti dikaji Peacock (Peacock and Gallop 2015), hubungan yang terjalin lebih
bersifat informal dan berlangsung atas inistiatif individu antara para
pedagang.
Lepas dari perbedaan pendapat di atas, satu hal yang pasti
adalah bahwa Aceh kemudian tampil sebagai salah satu pusat Islam di Nusantara,
dengan budaya Turki menjadi salah satu unsur pentingnya. Seperti akan
dijelaskan nanti, hubungan diplomasi dan keagamaan dengan Turki Usmani telah
berkontribusi bagi Aceh untuk menjalin kontak dengan pusat-pusat Islam di Timur
Tengah, India, Anatolia, dan juga Persia, sehingga bisa tampil sebagai pusat
Islam terkemuka di alam Melayu abad ke-17. Aspek budaya inilah yang menjadi
substansi utama hubungan Aceh dengan dunia Muslim, menggantikan hubungan
politik formal (khususnya dengan Turki Usmani) yang mulai berakhir sejak akhir
abad ke-16.[1]
[1]
Burhanudin, Jajat. "Pasang Surut Hubungan Aceh dan Turki Usmani: Perspektif
Sejarah." Studia Islamika 23.2
(2016). Hlm.375-380.
0 comments:
Posting Komentar